Perkembangan Ilmu Politik dewasa ini semakin membutuhkan perhatian serius. Secara akademis paradigma politik sebagai ilmu telah mengalami pergeseran dari tradisionalisme ke  positivisme hingga campuran tradisionalisme-positivisme. Sedangkan secara faktual di luar dari paradigma-paradigma tersebut realitas politik berubah dengan cepat. Konsekwensi dari perkembangan ini adalah para ilmuwan politik atau akademisi ilmu politik dihadapkan pada pilihan-pilihan pendekatan baru demi menyusun konseptualisasi untuk kepentingan kemajuan ilmu politik itu sendiri.

Pertama, hal yang terkait dengan identitas politik sebagai sebuah bidang ilmu yang berdiri sendiri telah berkembang dan memiliki sub-sub bidang; perkembangan ini seringkali terkait dengan bidang ilmu lain seperti: ekonomi, hukum, lingkungan, dan sebagainya. Bahkan lebih jauh sub-sub bidang itu kemudian telah tumbuh berkembang menjadi bidang ilmu baru berdasarkan konteks geografis dimana terdapat berbagai perguruan tinggi ternama di kawasan Eropa dan Amerika yang kemudian menjadi benchmark perguruan tinggi di kawasan negara berkembang Asia, Afrika dan Amerika Latin. Sehingga pusat-pusat pengembangan ilmu politik baru pun bermunculan (seperti di Australia, India, Jepang, Tiongkok dan Indonesia)

Kedua, dalam konteks Indonesia perkembangan tersebut juga menyentuh banyak perguruan tinggi ternama; hal ini membawa implikasi tidak saja pada varian identitas keilmuan tetapi juga pada substansi yang tercermin dalam keaneka-ragaman kurikulum bidang kajian ilmu politik di masing-masing perguruan tinggi.

Ketiga, hal lain dari perkembangan tersebut adalah bervariasinya gelar yang disandang oleh para lulusan Jurusan/Program Studi Ilmu Politik juga menjadi berbeda-beda; misalnya lulusan Sarjana Strata 1 dengan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dan Sarjana (ilmu) Sosial (S.Sos); lulusan Sarjana Strata 2 dengan gelar Magister Sain (MS, M.Si), Master of Art (M.A)

  Dengan demikian keterkaitan antara Ilmu Politik, kurikulum yang ada di dalamnya dan gelar yang disandang oleh para lulusan itu belum tentu mengindikasikan muatan kurikulum, peminatan dan kekhususan tertentu. Bahkan sebaliknya gelar-gelar kesarjanaan itu tidak mencerminkan karakteristik yang termuat di dalam kurikulum, konsentrasi dan spesifikasi seorang sarjana Ilmu Politik. Oleh karena itu diperlukan    Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL)  berskala nasional sebagai wadah  untuk mendiskusikan beberapa poin tesebut di atas.

Wadah tersebut penting untuk  membangun komunikasi antar Departemen atau Program Studi Ilmu Poilitik; mendiskusikan kurikulum Ilmu Politik yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan kemajuan zaman  dan mencari solusi terbaik atas adanya berbagai diskrepansi antar perguruan tinggi di Indonesia, terutama yang memiliki Jurusan, Departemen. atau Program Studi Ilmu Politik; membangun kerjasama antar perguruan tinggi yang memiliki Jurusan/Departemen/Program Studi Ilmu Politik di bidang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.